Jakarta dialogmandalika.com (31/05) -- Indonesia resmi terpilih sebagai salah satu Wakil Ketua dalam Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan (Global Partnership for Poverty Alleviation and Development/GPPAD) yang digagas oleh China.
Posisi strategis ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat pembangunan inklusif dan pengentasan kemiskinan di tingkat global.
"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menyampaikan sudut pandang pemikiran Indonesia mengenai pemberantasan kemiskinan. Kami mempunyai keresahan yang sama untuk memperkuat pembangunan inklusif bersama-sama dengan China dan negara lainnya," ujar Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Ahmad Riza Patria, saat menghadiri rapat pertama Komite GPPAD di Beijing, Rabu (27/5/2026).
Indonesia menduduki posisi Wakil Ketua forum tersebut bersama dengan Pantai Gading, Brasil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan. Sementara itu, posisi Ketua Forum dipegang oleh China yang diwakili oleh Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan, Zhang Lu.
Dalam forum tersebut, Riza Patria menegaskan bahwa Indonesia meyakini pembangunan yang kuat harus dimulai dari wilayah pedesaan. Sebab, desa merupakan pusat produksi pangan, ekonomi lokal, dan penopang keuangan jutaan masyarakat.
"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, layanan dasar, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa," lanjutnya.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Riza menyebutkan bahwa Indonesia terus memacu penguatan ekonomi masyarakat desa melalui sejumlah program strategis. Di antaranya adalah pembentukan 83 ribu koperasi desa, pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, program pemeriksaan kesehatan gratis, hingga program makan bergizi gratis bagi 60 juta siswa untuk meningkatkan kualitas gizi nasional.
"Melalui forum ini, Indonesia menyambut baik setiap kerja sama dan akan berkontribusi aktif dalam inisiatif yang terkandung. Bersama-sama kita bersolidaritas melakukan pembangunan yang berpusat kepada masyarakat," tambahnya.
Kepada ANTARA, Riza menyatakan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak dan pengalaman panjang dalam pemberantasan kemiskinan. Kendati demikian, Indonesia tetap membuka diri untuk belajar dari keberhasilan negara lain, khususnya China.
"Tidak hanya soal program, tetapi juga bagaimana hal prosedural, sistem administrasi, dan implementasi di lapangan yang bisa kita pelajari dari pengalaman panjang China," tutur Riza.
Sementara itu, dalam sesi pleno, Wakil Perdana Menteri China Liu Guozhong mengajak seluruh pihak untuk menyatukan konsensus demi mempercepat pengentasan kemiskinan global. Berdasarkan data komite, hingga tahun 2025 masih ada sekitar 800 juta orang di dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional, atau sekitar 9,9 persen dari populasi global.
"China akan secara aktif mendukung GPPAD dalam memainkan perannya untuk memperkuat dialog kebijakan, demonstrasi teknis, pelatihan bakat, serta melaksanakan proyek kerja sama 'kecil tapi berdampak' untuk membantu negara berkembang meningkatkan kapasitas mereka," pungkas Liu.
Sebagai informasi, GPPAD diprakarsai oleh China bersama 53 negara dan sembilan organisasi internasional. Aliansi ini dibentuk untuk mempromosikan pertukaran pengalaman dalam tata kelola pengentasan kemiskinan secara akar rumput dengan melibatkan sektor pemerintah, swasta, akademisi, hingga lembaga media. (Red.AD-001)
Comments0