NTB, dialogmandalika.com (22/06) -- Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, dalam pandangannya menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan daerah agar pembangunan tidak lagi sekadar diukur dari serapan anggaran dan ketebalan laporan administratif, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Baiq Isvie mengatakan, rapat paripurna bukan sekadar forum formal antara eksekutif dan legislatif, tetapi ruang pertanggungjawaban moral, evaluasi peradaban, sekaligus refleksi atas sejauh mana amanah rakyat telah ditunaikan melalui kebijakan, program, dan penganggaran daerah.
“APBD bukan hanya kumpulan angka. Di dalamnya ada kerja keras rakyat, harapan petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga generasi muda NTB yang menunggu ruang tumbuh, ruang berkarya, dan masa depan yang lebih baik,” kata Baiq Isvie.
Baiq Isvie menekankan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat. Pembangunan dinilai bermakna ketika layanan publik semakin mudah, usaha masyarakat berkembang, pendidikan membaik, kesehatan semakin terjangkau, dan kesejahteraan meningkat.
Dalam forum itu, Baiq Isvie juga menyampaikan apresiasi atas ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB dalam mengelola pemerintahan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, DPRD menilai tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, disrupsi teknologi, perubahan sosial yang cepat, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, hingga meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas layanan pemerintah.
Karena itu, DPRD menilai NTB membutuhkan mindset switching dalam tata kelola pembangunan. Paradigma lama yang hanya berorientasi pada serapan anggaran, kepatuhan prosedural, dan laporan administratif dinilai sudah tidak lagi memadai. Pemerintahan ke depan harus bergerak dari sekadar government spending menuju public value creation, dari administrative management menuju strategic impact leadership, serta dari pola kerja business as usual menuju budaya entrepreneurial excellence.
Konsep itu disebut DPRD sebagai Entrepreneurial Mindset Excellence Mainstreaming, yakni cara berpikir birokrasi yang lebih adaptif, cepat membaca perubahan, berani mengambil keputusan, mampu menciptakan solusi, dan kuat dalam orientasi hasil.
Menurut DPRD, pola pikir ini tidak berarti semua aparatur harus menjadi pebisnis, melainkan menumbuhkan mentalitas kepemimpinan yang inovatif, problem solving, dan memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap penyelesaian persoalan publik.
“Birokrasi masa depan tidak cukup hanya bekerja berdasarkan SOP. Birokrasi harus adaptif, agile, inovatif, dan memiliki ownership mindset yang kuat. Aparatur tidak boleh hanya bertanya ‘apa tugas saya’, tetapi harus berpikir ‘apa solusi terbaik untuk rakyat’,” tegas Baiq Isvie.
Baiq Isvie juga menekankan perlunya pejabat publik yang tidak hanya sibuk mengelola program, tetapi mampu melahirkan dampak. Pembangunan, menurut DPRD, tidak cukup berhenti pada output, tetapi harus bergerak ke outcome hingga impact. Untuk itu, critical thinking dinilai harus menjadi arus utama pembangunan NTB ke depan.
Lebih lanjut, Baiq Isvie menegaskan bahwa pembangunan yang berhasil bukanlah pembangunan yang hanya tumbuh dalam laporan statistik, melainkan pembangunan yang hidup dalam pengalaman sehari-hari masyarakat. Ketika rakyat merasakan pelayanan semakin mudah, pendidikan semakin baik, kesehatan semakin terjangkau, dan peluang ekonomi semakin terbuka, maka di situlah pembangunan menemukan maknanya.
Dalam rapat tersebut, Baiq Isvie juga menekankan pentingnya kemitraan yang sehat antara eksekutif dan legislatif. Kedua lembaga disebut sebagai dua pilar penting tata kelola daerah yang tidak hadir untuk saling berhadapan, melainkan saling menguatkan dan menyempurnakan. DPRD menegaskan akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara objektif, kritis, namun tetap konstruktif demi memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada rakyat.
Menutup pandangannya, DPRD menyatakan bahwa NTB adalah daerah yang kaya potensi, kaya sumber daya, kaya semangat, dan kaya masa depan. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk berpikir besar, bekerja cerdas, bergerak cepat, dan mengeksekusi program pembangunan dengan excellence.
“Jika keberanian itu dimiliki bersama, maka NTB tidak hanya akan tumbuh, tetapi melompat,” tutup Baiq Isvie.(red.AD-001)
Comments0