Lombok Timur, dialogmandalika.com (11/10) --- Dalam penjelasannya, Suardi menyoroti dua indikator yang perlu dipahami peserta didik ketika mempelajari demokrasi, yakni kedaulatan hukum dan kedaulatan ekonomi.
Pertama, kedaulatan hukum. Setiap warga negara harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kekuasaan, jabatan, atau kedudukan tertentu.
Kedua, kedaulatan ekonomi. Rakyat harus memperoleh keadilan ekonomi, sehingga sumber daya dan kesempatan ekonomi tidak hanya dikuasai oleh kelompok atau golongan tertentu.
Kedua indikator tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman bahwa demokrasi tidak berhenti pada prosedur pemungutan suara. Demokrasi juga berkaitan dengan keadilan, kesetaraan, penegakan hukum, dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak.
Melalui pembelajaran semacam ini, siswa diharapkan mampu melihat demokrasi secara lebih utuh, termasuk kaitannya dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Di pendidikan generasi demokrasi ini (Gen D), harapan kita itu yaitu para siswa madrasah khususnya, atau anak bangsa Indonesia secara umum, dia memahami makna demokrasi sebagai calon pemimpin masa depan. Agar berdemokrasi itu sehat. Tidak dikuasai oleh oligarki, misalnya dia memilih berdasarkan nuraninya, tanpa ada tekanan tertentu atau iming-iming money politic. Sehingga, jangan sampai anak-anak bangsa ini terjebak dalam industrialisasi demokrasi,” ungkap Suardi.
Pendidikan pemilih sejak madrasah diharapkan dapat membantu siswa membangun sikap kritis, memahami hak politiknya, dan menyadari bahwa suara dalam pemilu merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara.
Penyusunan modul pendidikan pemilu bagi pemilih pemula madrasah ini melibatkan tim penyusun dari sejumlah bidang keilmuan, yaitu guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN), guru Bahasa Indonesia, serta guru Pendidikan Agama Islam.
Kolaborasi lintas mata pelajaran tersebut menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan pemahaman kewarganegaraan, kemampuan memahami dan menyampaikan gagasan, serta landasan moral dan keagamaan ke dalam pembelajaran kokurikuler.
“Penyusunannya ada tim penyusun modul dari guru PKN, guru Bahasa Indonesia dan guru Pendidikan Agama Islam,” tutup Suardi.
Kepala MAN 1 Lombok Timur, H. Lalu Sundana, turut menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyusunan modul tersebut sebagai pihak yang mewakili penerima manfaat program.
“Modul Generasi Demokrasi ini merupakan langkah penting dalam membekali peserta didik agar tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki karakter, integritas, serta kesadaran sebagai warga negara. Kami berharap siswa madrasah mampu memahami bahwa demokrasi bukan sekadar memilih pemimpin, melainkan juga menghormati perbedaan, mengutamakan musyawarah, menjunjung tinggi kejujuran, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan. Dengan pendidikan demokrasi sejak dini, madrasah dapat ikut melahirkan generasi masa depan yang religius, cerdas, berintegritas, dan mampu menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar H. Lalu Sundana.
Konteks pendidikan pemilih pemula, madrasah memiliki ruang strategis untuk mengenalkan demokrasi secara bertahap, mulai dari pemahaman hak dan kewajiban, sikap menghargai perbedaan, hingga tanggung jawab dalam menentukan pilihan.
Dengan demikian, pelaksanaan program Gen D membutuhkan sinergi antara penyusun modul, pemangku kebijakan pendidikan, dan satuan pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat diterapkan secara nyata.
H. Shulhi juga menyampaikan apresiasi kepada KPU Lombok Timur atas kerja sama dalam membentuk dan menggerakkan Tim Kerja Kegiatan Kokurikuler Generasi Demokrasi untuk menyusun serta menyelesaikan modul tersebut.
Pada saat yang sama, ia menegaskan pentingnya masukan konstruktif sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan bahan pembelajaran.
“Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan modul ini pada masa mendatang. Semoga modul ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan pembelajaran kokurikuler serta berkontribusi dalam mewujudkan generasi madrasah yang religius, demokratis, dan berkarakter,” tambahnya.
Menanamkan Demokrasi Hari Ini untuk Kepemimpinan Masa Depan
Kolaborasi KPU dan Kemenag Lombok Timur melalui modul Gen D memperlihatkan upaya memperluas pendidikan pemilih dari ruang sosialisasi pemilu ke lingkungan pendidikan madrasah.
Lebih dari sekadar mengenalkan tata cara memilih, program ini membawa pesan bahwa demokrasi membutuhkan warga negara yang memahami hukum, menghargai perbedaan, menjunjung nilai keagamaan dan kebangsaan, serta berani mengambil keputusan tanpa tekanan maupun politik uang.
Keberhasilan program tersebut selanjutnya akan ditentukan oleh pemanfaatan modul dalam pembelajaran, keterlibatan guru, partisipasi siswa, dan evaluasi berkelanjutan terhadap penerapannya.
Demokrasi mulai tumbuh ketika generasi muda belajar berpikir kritis, menghargai perbedaan, bermusyawarah, dan memilih berdasarkan hati nurani.red.RN-006
Comments0