BSCpGUY5BSM7TpClGSGoTUCiBA==

Demo, Jalan Masyarakat Jangan di Komersilkan, Desak Bupati dan DPRD Lombok Barat Turun Tangan.

Lombok Barat, dialogmandalika.com (19/11) --- Aksi unjuk rasa yang di gelar LSM sasaka Nusantara Pada hari Rabu  18 November 2026 sekitar Pukul 09.45 Wita bertempat di kantor DPRD Lombok Barat dan Bupati Lombok Barat  berlangsung aman dan tertib. 

Dalam aksi tersebut Sasaka Nusantara menyoroti atas terkait pembangunan Kaiyana Residence oleh PT. Lambang Sejati Dusun Labuapi Selatan, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, aksi dipimpin oleh Koordum Sabri, SH,. MH dan Koorlap Asyim Asy'ari, S.E,. M.M dengan jumlah massa sekitar 50 Orang.

Dalam tuntutannya meminta kepada Bupati kabupaten Lombok Barat agar pemerintah mencabut perijinan Kalyana Residence oleh PT. Lambang Sejati Dusun Labuapi Selatan, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dan mengembalikan fungsi irigasi petani seperti semula

Aksi juga meminta Menekankan kepada DPRD Lombok Barat menekan Plt Bupati melakukan tindakan tegas terhadap PT Lambang Sejati.

Dikesempatan tersebut aksi masa dengan tegas menolak penggunaan akses jalan yang dipakai masyarakat yang akan digunakan menjadi akses perumahan.

"Kami menolak penggunaan akses jalan untuk dijadikan asas Perumahan atau BTN karena jalan tersebut adalah jalan umum milik warga dan bukan untuk kepentingan komersial developer" tegasnya.

Selain itu masa juga turut menyoroti akan pengalihan irigasi yang berada dan melintasi kawasan tersebut, disebabkan kawasan tersebut merupakan sumber kehidupan petani tidak boleh dipindahkan. 

"Kami menolak pengalihan irigasi PT Lambang Sejati karena irigasi tersebut merupakan sumber kehidupan petani dan tidak boleh dipindah, ditutup atau dialih fungsikan dalam bentuk apapun sehingga para petani dirugikan oleh pihak pengembang".


Usai melakukan orasi, dan diterima Ketua komisi tiga DPRD Kabupaten Lombok Barat dan memfasilitasi kami untuk melakukan dialog bersama warga RT 09 dan para petani dengan PT lambang sejati.

Dikesempatan tersebut, mass meminta dan Mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ketua komisi 3 untuk meminta PLT Bupati Lombok Barat membentuk tim investigasi untuk langsung turun ke jalan dan saluran irigasi yang dipersoalkan masyarakat

Selanjutnya, Mendesak ketua komisi 3 DPRD Kabupaten Lombok Barat untuk meminta Dinas PUPR melakukan verifikasi meninjau perijinan dalam fungsi jalan batas ruang pemilik jalan yang melakukan perubahan perubahan oleh PT Lambang Sejati. Dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Lombok untuk memantau teknis saluran irigasi termasuk kondisi sebelum dan sesudah pembangunan dan dampak terhadap pertanian dan dasar hukum yang dilakukan oleh PT Lambang sejati Untuk melakukan klarifikasi. memastikan terhadap status batas alasan dan dokumen penguasaan tanah yang digunakan dalam pembangunan kaliayana residence melalui koordinasi dengan kantor pertahanan Kabupaten Lombok Barat kantor.

Masa juga menyoroti perizinan yang dilakukan pengembang pembangunan kesesuaian pemanfaatan ruang persetujuan pemanfaatan gedung apabila dipersyaratan serta sarana dan fasilitas umum dan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap dokumen keluarga termasuk identitas Pihak yang memberikan persetujuan objek yang disetujui dan bentuk persetujuan serta keterkaitannya dengan masyarakat yang terdampak.

Selain itu, masa juga meminta agar kegiatan yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perizinan atau berpotensi mengganggu fungsi fasilitas umum dan irigasi ditangani sesuai kewenangan hukum yang berlaku termasuk untuk melakukan tindakan pekerjaan sementara apabila memenuhi persyaratan secara hukum dan memberikan jawaban tertulis dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada masyarakat secara transparan. 

"Kami meminta komisi tiga DPRD kabupaten Lombok Barat agar memberikan akses masyarakat terhadap jalan fungsi pengairan pertanian dan kepastian hukuman pertanahan dilindungi serta tidak dikorbankan atas nama pembangunan dan Kami juga  mendesak komisi 3 DPRD Kabupaten Lombok Barat untuk membentuk menugaskan tim khusus untuk mengevaluasi setiap tindakan PT. Lambang Sejati yang sudah merugikan masyarakat RT 09 dan petani" ungkapnya.

Usai melakukan Orasi dan diterima ketua komisi tiga DPRD kabupaten Lombok Barat, masa aksi berlanjut ke kantor Bupati lombok Barat dan 7 orang perwakilan massa aksi diterima langsung Plt. Bupati Lobar Hj Nurul Adha S.TH.I di ruangan bupati :

Dikesempatan tersebut perwakilan masa aksi Penyampaian sejumlah tuntutan dan menyampaikan mengenai akses jalan yang sekitar dua bulan yang lalu permasalahan ini tidak menghasilkan kesepakatan, agar meninjau kembali perijinan pengembang. Dikarenakan Status jalan yang dimiliki RT 09 masuk dalam kaplingan, Kembalikan fungsi irigasi yang menjadi jantung pertanian digeser dan dirubah dimana PT Lambang sejati tidak pernah diskusi kepada warga, Selama 1 tahun 7 bulan permasalahan agar masyarakat jangan kalah dengan pengembang, supaya Pemda tidak mendiamkan masyarakat karena akan semakin berkembang.

Perwakilan masa juga menekankan akan adanya Pelaporan warga terkait pencemaran nama baik, yang sedang berproses merupakan bentuk intimidasi, agar segera di cabut.

Dalam pertemuan tersebut Plt Bupati Lobar Hj Nurul Adha S.TH.I memberikan apresiasi dan berterima kasih atas kehadiran warga dan telah bersurat sebelumnya dan dirinya juga menyayangkan atas sikap yang dilakukan pengembang.

" tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan dari pada masyarakat"ungkap Plt Bupati.

Dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam waktu dekat akan turun ke lokasi juga bertemu dengan PT Lambang sejati. Karena pemerintah harus hadir dalam persoalan ini dengan membela hak hak masyarakat termasuk irigasi maupun lahan pertanian.

Diakhir pertemuan ketua komisi 3 juga berjanji akan berkoordinasi dengan wakil bupati untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di warga RT 09 dan masyarakat untuk menentukan memastikan kebersihan hukum, selanjutnya usai pertemuan tersebut masa aksi membubarkan diri dengan aman. Red.AD-001.

Comments0

Type above and press Enter to search.