BSCpGUY5BSM7TpClGSGoTUCiBA==

KETUA DPW FK-PKBM NTB TEGAS JANGAN ASAL MENUDUH PEMALSUAN IJAZAH PAKET C,

 


Lombok Tengah, dialogmandalika@gmail.com (18/11) -- Ketua Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (DPW FK-PKBM) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hanafi, SH, menyampaikan tanggapan dan keberatan atas pemberitaan media online terkait laporan warga terhadap Kepala Desa Terpilih Bunut Baok, Hj. Marianah, mengenai dugaan pemalsuan ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C.

Menurut Hanafi, pemberitaan mengenai dugaan pemalsuan ijazah harus disikapi secara objektif, profesional, dan berimbang. 

Jangan sampai sebuah laporan atau dugaan yang belum dibuktikan melalui proses hukum justru membentuk opini publik seolah-olah seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.

"Kami menghormati hak setiap warga negara untuk melaporkan suatu dugaan pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum. Namun, kami juga mengingatkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jangan sampai laporan yang masih dalam tahap penyelidikan kemudian dipublikasikan seolah-olah merupakan fakta hukum," tegas Hanafi saat ditemui pada Rabu 18 November 2026.

Dirinya juga menegaskan akan PKBM yang merupakan Lembaga Pendidikan Resmk, Bukanlah jalan Ppintas Memperoleh Ijazah,.tegasnya. 

Hanafi menjelaskan bahwa pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan secara resmi oleh satuan pendidikan nonformal, termasuk PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Program Paket C merupakan layanan pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan menengah yang prosesnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, tidak tepat apabila muncul anggapan bahwa seseorang yang memperoleh ijazah Paket C dalam waktu tertentu secara otomatis dianggap melakukan pelanggaran atau pemalsuan ijazah.

"Jangan menggeneralisasi bahwa ijazah Paket C yang diterbitkan pada tahun tertentu pasti bermasalah. Setiap peserta didik memiliki riwayat pendidikan, proses pendaftaran, pembelajaran, penilaian, dan kelulusan yang harus diperiksa berdasarkan dokumen serta data administrasi yang sebenarnya," ujarnya.


Terkait persoalan Hj. Marianah, Hanafi menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan yang sebelumnya disampaikan oleh pihak PKBM Dianda, yang bersangkutan tercatat sebagai peserta didik dan mengikuti proses pendidikan kesetaraan.

Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang meragukan keabsahan ijazah tersebut, maka mekanisme yang tepat adalah melakukan verifikasi terhadap data peserta didik, riwayat pembelajaran, keikutsertaan dalam penilaian atau ujian, data Dapodik, serta dokumen penerbitan ijazah.

Kami mendorong aparat penegak hukum dan instansi pendidikan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, transparan, dan objektif.

Hanafi juga menegaskan bahwa persoalan mengenai dugaan penggunaan gelar akademik S1 atau S.Pd. harus dibedakan dengan persoalan keabsahan ijazah Paket C. Kedua hal tersebut merupakan persoalan administrasi dan pembuktian yang berbeda sehingga tidak boleh dicampuradukkan tanpa pemeriksaan dokumen yang jelas.red.AD-00

Comments0

Type above and press Enter to search.