Lombok Barat, dialogmandalika com (19/11) - Polemik atas pengelolaan Taman Narmada menarik perhatian praktisi hukum I Gusti Putu Ekadana. Ditemui dikediamannya, Rabu (18/11/2026), Ekadana menyuarakan keprihatinanya atas kondisi Taman Narmada Lombok Barat (Lobar), semenjak dikelola Perusahaan Daerah (Perusda) dalam hal ini, PT. Tripat.
Kata dia, fakta telah membuktikan bahwa Taman Narmada merupakan kekayaan sejarah, budaya, agama, dan sosial.
Jika kemudian di era kemerdekaan Indonesia taman tersebut dilestarikan negara, harus dipahami maksud dan tujuan taman dibangun dan dijadikan sebagai situs budaya, sehingga perlu dihormati dan dilestarikan untuk kepentingan anak bangsa ke depan.
Bukan malah berakhir dengan klaim penguasaannya milik daerah yang kemudian dikelola dengan konsep bisnis lewat perusda.
"Ini Kemudian ditafsirkan dengan berbagai kepentingan. Salah orang, salah kepentingannya, salah keputusannya. Akhirnya bertolak belakang dengan misi utamanya adalah pelestarian. Seperti halnya mantan bupati Lombok Barat yang populer dan viral karena kerakusannya. Korupsi di segala bidang yang merugikan masyarakat," sindirnya.
Bayangkan, lanjut Ekadana, ketika Taman Narmada disulap menjadi pusat bisnis yang mengabaikan segala tujuan murni, tulus, sakral, adat istiadat, dan budaya yang ada.
Di mana di dalamnya sangat tidak menghargai hal-hal prinsip peradaban kerajaan Hindu-Lombok, membatasi kepemilikan adat sekaligus Pura Narmada sebagai sarana spritual. Tentunya hal ini yang harus dibenahi.
"Kalau dua tahun lalu hutan, tambang termasuklah situs budaya ini dibisniskan, menjadi ruang korupsi pejabat-pejabat yang rakus untuk kekayaan pribadi dan kelompoknya. Akhirnya taman ini menjadi 'Taman Karcis' yang berpolemik," ungkapnya.
Ekadana kemudian menyoroti pengakuan Anak Agung (AA) Made Jelantik Agung Barayang Wangsa yang mengakui tidak pernah menyetujui peralihan kepemilikan dan pengelolaan dari pengurus pura ke pemda.
Hal tersebut, menurutnya, kian menegaskan unsur pemerkosaan hak-hak adat oleh pemerintah. Sehingga hak kepemilikan dan pengelolaan yang diklaim Pemkab Lombok Barat tidak sah.
"Jadi kata 'milik daerah' ditransfer menjadi milik perusda dan pengelolaannya tanpa dibekali hak kepemilikan, itu salah. Dan kepemilikan pemda itu tidak sah," tegasnya.
Dengan banyaknya masyarakat adat yang menggaungkan tuntutan untuk dihormati dan dihargai secara nasional sebagai pemilik situs budaya, menandakan banyaknya hak adat yang diperkosa pemerintah. Hal ini pula yang melatarbelakangi praktik korupsi para oknum pejabat termasuk di daerah.
"Apapun kontrak bisnis yang melanggar hak adat, batal demi hukum. Sekarang bukan masyarakat yang sadar, pemerintah yang harus sadar karena negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan," tegasnya lagi.
"Itulah tuntutan masyarakat adat di Lombok, untuk mengembalikan hak-hak adat. Dengarkan tokoh-tokoh adat masyarakat Sasak yang sebenarnya. Apa kata- kata mereka yang mengakui taman Narmada sebagai fakta sejarah," tandasnya.red.RIN-007.

Comments0