NTB, dialogmandalika.com (10/11) – Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Abul Chair menekankan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional dan peresmian anggota Dewan Pendidikan Provinsi NTB, menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk membenahi tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat kualitas pendidikan daerah.
Pernyataan tersebut diungkapkan Sekda NTB pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah pejabat fungsional (Jafung) dan meresmikan anggota Dewan Pendidikan Provinsi NTB periode 2026–2031 di Mataram, Selasa (10/11/2026).
Sekda Abul Chair menegaskan, bahwa penguasaan ilmu pengetahuan merupakan fondasi utama yang harus terus diakses dan dijaga oleh seluruh elemen aparat Pemprov NTB.
Menurutnya, keberadaan aparatur yang berilmu, berintegritas, dan memiliki keahlian menjadi kunci agar NTB tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik secara ekonomi, iman, maupun fisik.
Abul Chair mengingatkan bahwa jabatan fungsional bukan sekadar formalitas pengakuan kompetensi, melainkan amanah profesional untuk menghadirkan solusi konkret di unit kerja masing-masing.
"Tunjukkan bahwa keahlian Bapak dan Ibu hadir sebagai solusi, mampu membina, memperbaiki, menguatkan tata kelola, dan membantu penyelesaian masalah di OPD masing-masing sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Abul Chair.
Secara khusus, Abul Chair memberikan petunjuk serta dorongan moral bagi para kepala sekolah yang baru dikukuhkan dalam jabatan pimpinan satuan pendidikan. Ia berpesan agar kepala sekolah berani keluar dari rutinitas laporan administratif dan tampil penuh sebagai pemimpin pembelajaran.
"Jadilah pemimpin pembelajaran, bukan sekadar pengurus administrasi. Kenali keadaan sekolah, perhatikan mana anak didik yang sering tidak hadir atau berisiko putus sekolah. Laporan angka-angka itu penting, tetapi masa depan anak-anak kita jauh lebih penting," tegasnya.
Ia menginstruksikan para kepala sekolah untuk membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan tanpa diskriminasi, aksi perundungan, maupun pungutan liar yang memberatkan orang tua murid.
Selain itu, pengelolaan anggaran, prasarana, serta fasilitas laboratorium dan sanitasi sekolah diminta untuk dikelola secara jujur dan transparan agar berdampak langsung pada mutu belajar siswa.
Sementara itu, untuk Dewan Pendidikan Provinsi NTB periode 2026–2031 yang diketuai oleh H. Lendek Jayadi, SE., MM., Sekda berharap lembaga ini mampu menjalankan peran sebagai mitra kritis yang independen, objektif, dan konstruktif bagi pemerintah.
"Dewan Pendidikan ini sangat kita butuhkan untuk membaca data, mendengarkan suara masyarakat, lalu memberikan rekomendasi yang tajam. Lembaga ini harus membantu menjawab di mana masalah terbesar pendidikan NTB berada dan apa yang harus kita perbaiki bersama," lanjut Abul Chair.
Di akhir arahannya, Sekda NTB mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk segera memetakan masalah utama di unit kerja masing-masing, menentukan prioritas kerja yang terukur, serta berani melakukan inovasi pelayanan.
"Jabatan ini adalah amanat, bukan sekadar untuk dibanggakan. Mari kita buktikan kinerja kita dan hadirkan suasana pendidikan serta pelayanan publik di NTB yang semakin bermutu dan membahagiakan," pungkas Abul Chair.red.AD--001.
Comments0